Aspek hukum leasing pesawat udara di Indonesia (suatu studi kasus)

Yunari, Sri Bakti (1997) Aspek hukum leasing pesawat udara di Indonesia (suatu studi kasus). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Bagian depan_Sri Bakti Yunari_207930011.pdf Download (25MB)
	Text Bab isi_Sri Bakti Yunari_207930011.pdf Restricted to Repository staff only Download (511MB)

Abstract

Demi menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan penerbangan dan angkutan udara secara nasional maupun Internasional, khususnya penerbangan yang bersifat komersil, maka modal utama yang diperlukan bagi suatu perusahaan angkutan udara adalah pesawat udara. Mengingat tingginya harga pesawat udara tersebut, biasanya perusahaan penerbangan dalam proses pengadaan pesawatnya tidak membeli secara tunai, akan tetapi menggunakan cara lain yaitu leasing. Cara tersebut dinilai efektif karena tidak menimbulkan beban pajak yang memberatkan pemerintah. Peluksanaan leasing pesawat udara di
Indonesia. telah diatur oleh Keputusan Presiden No 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang disertai dengan peraturan pelaksana berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/kmk.013/1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam prakteknya, pendaftaran pesawat udara yang diperoleh dengan cara leasing serta status Kepemilikan pesawat udara vang diperoleh dengan cara leasing tersebut di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) sub (b) Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan, sedangkan syarat-syarat dan tata caranva diatur
oleh Keputusan Menteri Perhubungan No. KOML78/AU.001/PHB-86. PT. PANN MULTI FINANCE, sebagai satu-satunya BUMN yang bertindak sebagai lessor di Indonesia meyelenggarakan berbagai bentuk perjanjian leasing pesawat udara, diantaranya Operational Leasing, Financial Leasing, dan Sale and Lease Back Dari beberapa bentuk perjanjian leasing pesawat udara tersebut, maka bentuk perjanjian yang paling
banyak dilakukan oleh lessee dan lessor di Indonesia adalah Operational Leasing. Dan jika terjadi perselisihan diantara para pihak, vang berlaku adalah ketentuan dari UNIDROIT 1987 yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. E.Suherman, S.H.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 May 2025 11:37
Last Modified:	23 May 2025 11:37
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/46908

Actions (login required)

View Item