Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Kurnia, Priskila Paulina (2024) Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Priskila Paulina Kurnia_205200001.pdf Download (471kB)
	Text Bab isi_Priskila Paulina Kurnia_205200001.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Priskila Paulina Kurnia_205200001.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text Lampiran_Priskila Paulina Kurnia_205200001.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga independen yang secara khusus melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sektor keuangan dibagi menjadi dua yaitu sektor keuangan perbankan dan sektor keuangan non-bank. Salah satu contoh dari sektor keuangan non-bank adalah usaha perasuransian. Perjanjian yang dituangkan oleh penanggung terhadap tertanggung dalam usaha perasuransian dituangkan dalam Polis. Apabila OJK melihat adanya kemungkinan yang dapat merugikan konsumen, dalam hal ini dilihat melalui rasio solvabilitas, maka OJK memiliki hak untuk mencabut izin usaha perasuransian tersebut. Dalam setiap menjalankan wewenangnya, OJK sebagai lembaga pemerintahan dinaungi oleh Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Normatif Kualitatif. Penulis akan menggunakan sudut pandang perundang-undangan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan ditunjang oleh wawancara dengan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya. Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, OJK sudah memenuhi seluruh asas yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian dalam hal perpanjangan status pengawasan khusus. Juga hasil keputusan untuk mencabut izin usaha Kresna Life menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi nasabah sebagai pihak tertanggung. Untuk itu sebaiknya nasabah dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk mendesak Kresna memenuhi prestasinya. Dalam menjalankan wewenangnya OJK sebaiknya juga mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami oleh nasabah. OJK juga harus dengan segera mengambil tindakan tegas sebagaimana peran lembaga pemerintah terhadap usaha perasuransian yang tidak dapat memenuhi rasio solvabilitasnya, untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh berbagai pihak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Pencabutan Izin Usaha Perseroan Terbatas, Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 08:24
Last Modified:	28 Oct 2024 08:32
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/45103

Actions (login required)

View Item