Yetmiaty, Yetmiaty and Djaja, Benny and Sudirman, Maman (2023) Efektivitas POJK Nomor 64/POJK.04/2017 Tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Indonesia. Yustitia.

[thumbnail of (NOMOR 59) EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64POJK.042017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA.pdf]
Preview
Text
(NOMOR 59) EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64POJK.042017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalam
peraturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakan
instrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh Pengusaha
Properti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan seperti
naiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.
Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:
1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/
POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
di Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana Investasi
Real Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi Real
Estate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
adalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwa
penerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karena
pemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintah
sudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi
0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunya
pertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakan
instrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunan
yang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE ini
dapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.

Item Type: Article
Subjects: Artikel
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fh perpus
Date Deposited: 19 Feb 2024 07:18
Last Modified: 19 Feb 2024 07:18
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/42929

Actions (login required)

View Item View Item