Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)

Aprilyanti, Cyntia (2023) Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text Daftar Pustaka_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf Download (545kB) | Preview
	Text Lampiran_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf Restricted to Registered users only Download (29MB)

Abstract

Terdapat berbagai cara dalam hal mengelola harta kekayaan termasuk salah satunya
dalam hal pemisahan harta kekayaan demi tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan
dan keagamaan yakni dengan mendirikan yayasan dimana harta kekayaan yang
diperoleh melalui hibah, wakaf, sumbangan, serta sumber lain selama tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai
hibah sebagai salah satu sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hibah
wasiat namun sebelumnya yayasan perlu menerima status badan hukum melalui
pengesahan akta pendirian yayasan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr yang dianalisis oleh penulis, sebuah yayasan
dinyatakan tidak cakap hukum sehingga menghasilkan putusan wasiat yang
ditinggalkan dinyatakan demi hukum batal, gugur, atau setidak-tidaknya tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana perlindungan bagi yayasan yang
belum menerima pengesahan badan hukum sehingga menyebabkan pembatalan
wasiat studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr?
Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode normatif. Data penelitian
menemukan bahwasannya yayasan tetap dapat menerima hibah meskipun belum
terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Yayasan memerlukan payung hukum berupa perlindungan hukum dengan adanya
regulasi yang mengatur mengenai badan hukum sebagai penerima hibah sehingga
dapat mengisi kekosongan hukum yang ada mengingat pada dasarnya hibah
merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum; Yayasan; Hibah; Wasiat
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Sep 2023 07:35
Last Modified:	19 Mar 2025 07:21
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/41830

Actions (login required)

View Item