Gunardi, Gunardi and Andryawan, Andryawan (2021) Kekuatan Mengikat Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Mkek) Dalam Penyelesaian Sengketa Etik Profesi Kedokteran. SERINA III Untar 2021. ISSN 2809-509X
Preview |
Text
PROSID_4.PDF Download (581kB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
memiliki kekhasan dan kompleksitas yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat kerap
menggunakan istilah malapraktik ketika munculnya sengketa medik yang melibatkan profesi dokter dan
pasien/keluarga pasien. Padahal jika diperhatikan secara seksama, penyelenggaraan praktik kedokteran tidaklah
sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek di dalam praktik kedokteran, yaitu aspek hukum,
disiplin profesi, dan etika profesi. Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara satu
dan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjustifikasi suatu
pelanggaran, lembaga yang berwenang untuk mengadili/menyelesaikan sengketa ketika terjadi pelanggaran, serta
jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap subyek yang melakukan pelanggaran. Kajian dalam tulisan ini lebih
menitikberatkan pada aspek etika profesi kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI) dan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia
(MKEK IDI) untuk menyelesaikannya ketika terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan etika
profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh MKEK IDI diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang,
wilayah, hingga pusat. Putusan MKEK IDI tersebut hanya mengikat terhadap organisasi profesi, sehingga tidak
jarang sanksi etik yang telah dijatuhkan oleh MKEK IDI tidak bisa dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan
MKEK IDI memiliki peranan sebagai lembaga pengadil, sedangkan untuk pelaksanaan sanksi etik ini kerap
terbentur oleh lembaga eksekutif yang berperan sebagai eksekutor.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Proceeding Artikel |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | fh perpus |
| Date Deposited: | 23 Feb 2023 03:13 |
| Last Modified: | 23 Feb 2023 03:13 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/38721 |
Actions (login required)
 |
View Item |