KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU)

Azmi, Aji Ulul (2021) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Aji Ulul Azmi_205160223_SKRIPSI 2021.pdf Download (180kB)
	Text BAB I-V_Daftar Pustaka_Aji Ulul Azmi_205160223_SKRIPSI 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Aji Ulul Azmi_205160223_SKRIPSI 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan nafkah isteri tidak hanya berlaku dalam perkawinan, tetapi juga
masih ada kewajiban membrikan hak-hak kepada mantan isteri pasca
perceraian. Problematikanya yang sering banyak di temukan dalam kasus
perceraian yaitu hak-hak mantan isteri terhadap uang iddah dan mut’ah tidak
terpenuhi padahal amar putusan pengadilan telah menetapkan mantan suami
untuk memberikan hak tersebut. Hal ini seperti terjadi dalam Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju, sehingga
timbul permasalahan bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak-hak mantan
isteri pasca perceraian terhadap hak uang iddah dan mut’ah? dan bagaimana
upaya hukum apabila pembayaran iddah dan mut’ah tidak dilaksanakan sesuai
amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2020/PA.JU?
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan
kasus dan perundang-undangan. Bedasarkan kajian analisis bahwa amar
putusan dalam perkara cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU terkait hak-hak isteri pasca perceraian
terhadap hak uang iddah dan mut’ah, belum memberikan kepastian hukum
terutama pada kepastian eksekusi putusan hakim. Hal ini dikarenakan amar
putusan yang mewajibkan mantan suami membayar uang iddah dan mut’ah
belum diterima sebelum ikrar talak dijatuhkan sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum khususnya bagi isteri yang diceraikan. Upaya hukum
yang dapat dilakukan pihak mantan isteri apabila pembayaran iddah dan mut’ah
tidak dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan sarana yang dapat dilakukan
yaitu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan agama. Disarankan
bagi pasangan suami isteri diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang hak
dan kewajiban masing-masing dalam menjalani hubungan pernikahan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kepastian hukum, hak istri, pasca perceraian
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Apr 2022 22:56
Last Modified:	07 Apr 2022 22:56
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/34799

Actions (login required)

View Item