Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.

Sihombing, Frando Pranata (2021) Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (38kB)
	Text SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (155kB)
	Text SURAT PERNYATAAN SIAP DI UJI.pdf Download (123kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (134kB)
	Text DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (29kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (33kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam kepemilikan bekas tanah hak lama atau hak barat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria menjadikan tanah tersebut menjadi tanah Negara, yang kemudian ajukan permohonan oleh pemohon atas tanah Negara, lalu didaftarkan tanahnya sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menjelaskan tentang bagaimana cara permohonan mengenai hak atas tanah dari tanah Negara, dimana permohonan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku seperti melakukan permohonan, pengukuran, penerbitan surat hak dari Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya, pembayaran pajak ke Negara, pembukuan dan penerbitan sertipikat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu normatif. Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian studi kepustakaan, yang mengkaji beberapa dokumen yang menyangkut dengan penelitian ini. Metode pada penelitian ini ialah metode normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang. Data penelitian menunjukkan bagaimana cara melakukan permohonan hak guna bangunan atas tanah Negara dan terdapat kendala-kendala dalam mengajukan permohonan hak guna bangunan atas tanah Negara di Kantor Pertanahan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari S.H., C.N., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Permohonan Hak Guna Bangunan, Tanah Negara, Eigendom Verponding, Kantor Pertanahan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Feb 2022 02:06
Last Modified:	07 Feb 2022 02:06
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/33838

Actions (login required)

View Item