Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menyeleksi Konten Yang Diduga Mengandung Unsur Pornografi Dalam Streaming Platform Netflix di Indonesia

Phillo, Cynthia (2021) Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menyeleksi Konten Yang Diduga Mengandung Unsur Pornografi Dalam Streaming Platform Netflix di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (8kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN YANG SUDAH DI TANDATANGANI.pdf Download (16kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN YANG SUDAH DI TANDATANGANI.pdf Download (21kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (125kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (31kB)
	Text DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (7kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (150kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (259kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Netflix yang sudah masuk ke Indonesia sejak 2016 sampai sekarang belum tunduk pada aturan-aturan yang ada di Indonesia. Film-film yang ditayangkan di Netflix memiliki beragam genre dan konten. Dari banyaknya konten yang ditayangkan terdapat beberapa konten film yang di dalamnya mengandung unsur pornografi. Hal ini menimbulkan keinginan dari Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang disiarkan oleh Netflix dan juga melakukan usaha untuk meminimalisir konten yang mengandung unsur pornografi dalam Netflix. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Komisi Penyiaran Indonesia sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang mengandung pornografi yang disiarkan oleh Netflix, hal ini dikarenakan Netflix yang merupakan penyiaran digital belum diatur dalam Undang- Undang Penyiaran. Oleh sebab belum adanya suatu lembaga yang dapat mengawasi berjalannya Netflix di Indonesia, maka bisa dilakukan beberapa cara agar dapat meminimalisir beredarnya konten pornografi di Netflix, salah satunya dengan melibatkan Lembaga Sensor Film sebelum film-film Netflix disiarkan di Indonesia. Melihat belum adanya aturan yang secara khusus mengatur berjalannya Netflix di Indonesia, maka saran dari penulis adalah, agar Komisi Penyiaran Indonesia dapat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix, sebaiknya Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Penyiaran dan melibatkan Lembaga Sensor Film untuk melakukan penyeleksian dan penyensoran terhadap film-film yang akan disiarkan oleh Netflix.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Tatang Ruchimat S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Netflix, Komisi Penyiaran Indonesia, Pornografi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	10 Jan 2022 23:19
Last Modified:	10 Jan 2022 23:19
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/33302

Actions (login required)

View Item