Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Analisis Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 458/K/TUN/2017)

Effendy, Muhammad Apriodi (2021) Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Analisis Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 458/K/TUN/2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (94kB)
	Text Surat Pengesahan Skripsi M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (228kB)
	Text Surat persetujuan Skripsi - M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (153kB)
	Text kata pengantar skripsi M Apriodi Effendy .pdf Download (87kB)
	Text daftar isi M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (33kB)
	Text Abstrak M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (86kB)
	Text BAB 1 M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB II M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text BAB III M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text BAB IV M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text BAB V M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA M Apriodi Effendy - 205170243.pdf Download (35kB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara (beschikking) yakni “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Penelitian tesis ini mengunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu objek Peradilan Tata Usaha Negara tetapi UUPTUN tidak mengatur dengan jelas mengenai sertifkat hak atas tanah yang diterbitkan sebelum diundangkannya UUPTUN merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak sehingga perlu adanya aturan yang mengatur dengan jelas permasalahan ini sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Atas Tanah
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Jun 2021 22:48
Last Modified:	29 Jun 2021 22:48
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31376

Actions (login required)

View Item