Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN)

Jennifer, Jennifer (2021) Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER - Jennifer (205170054).pdf Download (198kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI - Jennifer (205170054).pdf Download (285kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI - Jennifer (205170054).pdf Download (187kB)
	Text PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI - JENNIFER (205170054).pdf Download (447kB)
	Text KATA PENGANTAR - Jennifer (205170054).pdf Download (277kB)
	Text DAFTAR ISI - Jennifer (205170054).pdf Download (257kB)
	Text ABSTRAK - Jennifer (205170054).pdf Download (11kB)
	Text SKRIPSI BAB I - JENNIFER (205170054).pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
	Text SKRIPSI BAB II - JENNIFER (205170054).pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text SKRIPSI BAB III - JENNIFER (205170054).pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text SKRIPSI BAB IV - JENNIFER (205170054).pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text SKRIPSI BAB V - JENNIFER (205170054).pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Jennifer (205170054).pdf Download (540kB)

Abstract

Kepastian hukum diharapkan perperan aktif dalam permasalahan hukum yang ada. Pada kenyataannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN terdapat perbedaan penjatuhan putusan. Terdapat dua penjatuhan putusan yaitu rehabilitasi dan penjara. Melihat dari kemanfaatannya rehabilitasi medis sangar dibutuhkan bagi korban. Rehabilitasi merupakan upaya hukum bagi penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku kriminal melainkan seseorang yang sakit secara fisik maupun mental. Penjatuhan putusan rehabilitasi nilai lebih tepat daripada pidana penjara. Rehabilitasi medis merupakan upaya pemulihan, pengobatan dan pembinaan mental terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Melihat dari implementasi yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dengan aturan yang ada. Kepastian hukum dapat berjalan dengan baik jika implementasi di lapangan mampu berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan dengan merevisi perundangan yang ada. Oleh sebab itu para penegak hukum memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menjalankan setiap perundangan yang ada dan menerapkannya kepada masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum di Indonesia akan memiliki penyelesaian yang baik, jelas, dan tegas terhadap setiap permasalahan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA.
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Rehabilitasi, Narkotika
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	17 Jun 2021 07:15
Last Modified:	17 Jun 2021 07:15
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31161

Actions (login required)

View Item