Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019)

Annisa, Feiby (2021) Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover skripsi.pdf Download (57kB)
	Text FORM PERSETUJUAN.pdf Download (105kB)
	Text FORM PENGESAHAN.pdf Download (108kB)
	Text KEABSAHAN SKRIPSI.pdf Download (739kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (266kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (264kB)
	Text Abstrak.pdf Download (148kB)
	Text Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (251kB)

Abstract

Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU adalah sebuah bentuk perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor yang mengatur secara khusus mengenai restrukturisasi utang. Dalam Perjanjian Perdamaian PT APOL terdapat ketentuan klausul Pasal 2 Ayat (6) yang membolehkan Debitor mengubah isi perjanjian berdasarkan suara Kreditor mayoritas. Dengan keberadaan klausul tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU yang telah dihomologasi dan dilakukan perubahan terhadap isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yg didukung dengan data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Perdamaian yang telah mendapat pengesahan dari pengadilan berupa Homologasi, mengakibatkan perdamaian menjadi sebuah produk pengadilan yaitu berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi pada kenyataannya putusan homologasi masih bisa dilakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Perdamaian tanpa adanya keputusan dari Majelis Hakim. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa dengan keberadaan klausul Pasal 2 Ayat (6) pada Perjanjian Perdamaian mengakibatkan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Homologasi, Perdamaian, PKPU
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Jun 2021 03:44
Last Modified:	15 Jun 2021 03:44
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31037

Actions (login required)

View Item