Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karena Penolakan Mutasi Oleh Pekerja (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Putri, Vania Safira (2021) Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karena Penolakan Mutasi Oleh Pekerja (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (105kB)
	Text 3. Lembar Pengesahan.pdf Download (33kB)
	Text 4. Tanda Persetujuan.pdf Download (11kB)
	Text 7. Kata Pengantar.pdf Download (98kB)
	Text 5. Daftar Isi.pdf Download (87kB)
	Text 8. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text 12. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text 13. Daftar Pustaka.pdf Download (114kB)

Abstract

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tetap dapat melangsungkan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka manusia harus bekerja. Bekerja dapat dilakukan dengan membuka usaha sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Dalam bekerja, seringkali adanya perintah kerja salah satunya adalah mutasi yang dimana mutasi itu diberikan oleh perusahaan pada pekerja. Tetapi seringkali mutasi yang diberikan tidak sesuai dengan profesi dan bidang dari pekerja, sehingga pekerja menolak mutasi yang diberikan. Karena menolak mutasi maka pekerja dianggap tidak melaksanakan perintah kerja dan dapat dikenakan sanksi salah satunya berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, Majelis Hakim memutuskan bahwa penolakan mutasi tidak dapat dijadikan sebagai alasan PHK yang sah, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Majelis Hakim memutuskan bahwa penolakan mutasi dapat dijadikan sebagai alasan PHK yang sah. Kedua putusan tersebut memiliki alasan putusan (Ratio Decidendi) yang berbeda. Bagimana kepastian hukum dan akibat hukum terhadap pekerja yang menolak mutasi? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penulis menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam PHK karena penolakan mutasi oleh pekerja sehingga dapat mengakibatkan adanya kontradiksi antara satu putusan dengan putusan yang lain.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Kepastian Hukum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 May 2021 08:01
Last Modified:	07 May 2021 08:01
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/28622

Actions (login required)

View Item