Implikasi Perubahan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Pasca Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Binoto, Samuel (2021) Implikasi Perubahan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Pasca Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (163kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (92kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (94kB)
	Text Surat Keabsahan dan Keaslian Skripsi .pdf Download (204kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (91kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (89kB)
	Text Abstrak.pdf Download (196kB)
	Text Bab 1 Skripsi .pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text Bab 5 Skripsi .pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (224kB)

Abstract

Keputusan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional mengakibatkan Implikasi Perubahan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, Keputusan tersebut menetapkan satu lembaga Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Non Kementerian yang mengurus Pertanahan di Indonesia, pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara operasional birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang menimbulkan keluhan di masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan pendaftaran tanah dikenakan biaya yang cukup memberatkan masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat ekonomi lemah merasa enggan untuk melakukan pendaftaran tanah. Dalam hal ini BPN diharapkan mengoptimalkan pengurusan pendaftaran tanah sehingga tidak terjadi kesalahan, ataupun adanya sertipikat tumpang tindih, dengan demikian masyarakat secepat mungkin mengurus sertipikat tanah yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), agar lebih kuat dan sah secara hukum. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui sulitnya/rumitnya mengurus sertipikat hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB) yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah (calo) maupun oknum pegawai BPN itu sendiri. Selanjutnya metode penelitian yaitu untuk keperluan Akademis, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, dan wawancara penelitian yang dikaji penulis, dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini dengan adanya peraturan tersebut maka proses pendaftaran tanah dapat dipermudah yaitu dengan dimungkinkannya pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan untuk mengurus permohonan hak atas tanahnya atau bisa menggunakan aplikasi BPN Go Mobile dalam mendaftarkan tanahnya. Untuk itu pengaturan dan pengelolaan pertanahan, sebaiknya dipraktekkan secara benar dan nyata di dalam masyarakat sehingga fungsi Badan Pertanahan Nasional sungguh-sungguh menjadi penolong bagi masyarakat. BPN sebagai lembaga di bidang pertanahan seharusnya dapat menjadi mitra yang baik bagi masyarakat dalam kepengurusan surat tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr.Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertipikat, Tumpang Tindih
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 May 2021 04:32
Last Modified:	07 May 2021 04:32
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/28493

Actions (login required)

View Item