Sugiharto, Evani (2018) Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah, Pembuktian, Akta Notarial. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
cover.pdf Download (44kB) |
|
|
Text
Tanda Persetujuan.pdf Download (170kB) |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (213kB) |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (37kB) |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (22kB) |
|
|
Text
Daftar pustaka.pdf Download (39kB) |
Abstract
Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek
pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembagalembaga
hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek
publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis,
hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu
sistem dimana yang menjadi obyeknya adalah hak penguasaan atas tanah.
Di bidang pertanahan, dalam menghadapi kasus-kasus konkret,
pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya
dengan tersedianya perangkat hukum. Diperlukan kegiatan pendaftaran
tanah yang nantinya akan menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti
hak atas tanah yang kuat. Tetapi tidak semua orang yang mendapatkan
hak atas tanah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dikarenakan
kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan juga
ketidakjelasan atas alas hak atas tanah yang dimiliki. Permasalahan
dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 2849 berdasarkan data yang dimiliki oleh
Penggugat maupun Tergugat atas obyek tanah telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan
primer, sekunder, dan didukung dengan hasil wawancara dengan para
ahli terkait, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penulisan
menggambarkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah pada tanggal 5
Desember 2013 Nomor 991 tidak sesuai dengan prosedur Pasal 26 Ayat
1 jo. Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 3 huruf C PP Nomor 24 Tahun 1997
karena telah diterbitkan lebih cepat 7 hari sebelum masa pengumuman
berakhir sehingga pada sertipikat HGB No. 2849/Cilandak Barat
terdapat cacat prosedural.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Dr. Hasni, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Agraria, Sengketa Pertanahan |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 06 May 2021 07:38 |
| Last Modified: | 06 May 2021 07:38 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/28260 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
