Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa)

Fahmadina, Astrid (2020) Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER PDF.pdf Download (211kB)
	Text 2. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI PDF.pdf Download (184kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ASTRID PDF.pdf Download (9kB)
	Text 4. KATA PENGANTAR PDF.pdf Download (308kB)
	Text 5. DAFTAR ISI PDF.pdf Download (310kB)
	Text 6. ABSTRAK PDF.pdf Download (189kB)
	Text 7. BAB I PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text 8. BAB II PFD.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text 9. BAB III PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (870kB)
	Text 10. BAB IV PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text 11. BAB V PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text 12. DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf Download (427kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), oleh
karena itu idealnya hukum harus dijadikan panglima dalam semangat kenegaraan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dan sangat strategis dalam kehidupan bernegara salah satunya atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yakni kehutanan. Pemerintah memiliki kewenangan atas pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kejahatan hutan dan upaya preventif agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan serta Peraturan Operasional lainya yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian sumber daya alam sektor kehutanan berasaskan ketentuan perundang-undangan. Perizinan dilakukan dalam rangka tertib administrasi, namun faktanya hasil penelitian tentang pelanggaran perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak menunjukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan koordinasi yang harmonis dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut jelas telah menciderai kerangka konsep negara hukum yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Pengawasan, Pengendalian
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2021 08:29
Last Modified:	29 Apr 2021 08:29
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/25655

Actions (login required)

View Item