Wirmanto, Prisca (2016) Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh Prisca. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK A. Nama : PriscaReszkyWirmanto B. JudulSkripsi : Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial C. Halaman :viii + 108+ Lampiran + 2016 D. Kata Kunci :Fatwa, MajelisUlama Indonesia, Badan PenyelenggaraJaminanSosialKesehatan E. Isi : Pentingnyakesehatanmasyarakatsemakinmengarahpadaperbaikansistemdanmerupakansuatuusaha yang sangatluasdanmenyeluruh.Salah satubentukimplementasiupayapeningkatankesehatanmasyarakat, yaitudenganadanya BPJS dandenganditerbitkannya UU BPJS.Mengingat Indonesia terdiridariberbagaisuku, bangsa, ras, budaya, dan agama, dalameksistensidanpemberlakuan BPJS Kesehatansebagaiakibatkeanekaragamantersebuttelahmemicuterjadinyakonflikpemahamantentangpenerapankonsepdanpraktik BPJS KesehatanantaraPemerintahsebagai regulator dan BPJS sebagai operator dengan MUI, dimana MUI telahmengeluarkan fatwa mengenai program BPJS Kesehatan. Permasalahan yang penulistelitidalamhaliniadalahpemberlakuan Fatwa MUI terhadapkonsepdanpraktik BPJSKesehatansetelahberlakunya UU BPJS.Penulismelakukanmetodepenelitiannormatifdenganmenggunakanundang-undangdandidukungdenganwawancarakepadapihak-pihak yang terkaituntukmelakukanpeninjauanmengenaipermasalahantersebut.Dengandemikianpenulismenyimpulkan, pemberlakuanFatwa MUI terhadapkonsepdanpraktikpenyelenggaraanjaminansosialkesehatansetelahberlakunya UU BPJS mengikatbagipihakpemerintah, sedangkanbagipihak BPJS, Fatwa MUI tersebuttidakmengikatsehingga BPJS Kesehatan yang saatiniberlakumasihdiperbolehkanuntukdiikutibagimasyarakatberagama Islam ataudengan kata lain Fatwa MUI tersebutmasihdapatdikesampingkanmengingatkondisinya yang darurat. Hal demikianolehkarenatelahadanyakesepahamanataukesepakatan yang dilakukanolehpihak MUI, BPJS Kesehatan, OJK, DewanJaminanSosialNasional, KementerianKeuangan, danKementerianKesehatanuntukselanjutnyadilakukanpenyempurnaanterhadappelaksanaan BPJS Kesehatan yang sesuaidenganprinsipsyariah. F. DaftarAcuan : 19 (1985-2015) G. Pembimbing : Dr. Cut Memi, S.H., M.H. H. Penulis : PriscaReszkyWirmanto
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 02:49 |
| Last Modified: | 03 Jul 2018 02:49 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/2516 |
Actions (login required)
 |
View Item |