Nugraha, Andi (2019) Analisis Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2015/PN.Dps Tentang pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Ditinjau Menurut Perundang-Undangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (60kB)
[thumbnail of Persetujuan.pdf] Text
Persetujuan.pdf

Download (104kB)
[thumbnail of Pengesahan.pdf] Text
Pengesahan.pdf

Download (152kB)
[thumbnail of Daftar Isi.pdf] Text
Daftar Isi.pdf

Download (11kB)
[thumbnail of Abstrak.pdf] Text
Abstrak.pdf

Download (24kB)
[thumbnail of Bab I.pdf] Text
Bab I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[thumbnail of Bab II.pdf] Text
Bab II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (106kB)
[thumbnail of Bab III.pdf] Text
Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (52kB)
[thumbnail of Bab IV.pdf] Text
Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (58kB)
[thumbnail of Bab V.pdf] Text
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka.pdf] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (10kB)

Abstract

Tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin akhir-akhir ini semakin menghawatirkan. Produk-produk kosmetik merupakan produk impor yang tidak terdaftar dari BPOM, sehingga produk kosmetik tersebut merupakan produk illegal. Seperti halnya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin yang terdapat dalam putusan 334/Pid.Sus/2015/PN.Dps. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbuatan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dalam praktik kefarmasian menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deksiptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan logika deduktif sebagai cara penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku yang didakwaakan dalam hal ini Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi seharusnya hakim menerapkan Pasal 198 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) mengingat pelaku bukan sebagai orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi dan mengedarkan kosmetik. Kemudian unsur yang terbukti adalah unsur dari pasal 198 yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108. Jenis-jenis delik dalam Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar yaitu delik formil, delik dolus, delik commisionis, dellik kejahatan, dan delik tunggal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Dian Adriawan Dg Tawang. S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana, Hukum Kedokteran, Perbuatan Pidana Peredaran Kosmetika Tanpa Izin
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 04 May 2021 04:33
Last Modified: 15 Jun 2021 01:55
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/15383

Actions (login required)

View Item View Item