REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH

Prianto, Yuwono and Rasji, Rasji and Djaja, Benny and Gazali, Narumi Bungas REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH. REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH.

Text buktipenelitian_10291008_4A161101.pdf Download (1MB)

Abstract

Kajian terhadap penglolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan
ekonomi dan selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga negara gagal dalam melindungi
masyarakat. Seharusnya negara secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi
dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor
pemicu baik internal maupun eksternal. Masyarakat menilai komoditas tambang di sekitar wilayahnya
dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi meraka, sementara kualitas sumber daya manusia
secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi
pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat teknis pemberian IPR pada
Pasal 48 Ayat 2 huruf b PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat. Menurut
ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) jis Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan
Pemerintahan konkuren.Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan
lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun
kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Item Type:	Article
Subjects:	Penelitian > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	17 Dec 2020 06:34
Last Modified:	17 Dec 2020 06:34
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/13561

Actions (login required)

View Item