Prianto, Yuwono and Djaja, Benny and Rasji, Rasji and Gazali, Narumi Bungas PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION. PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION.

[thumbnail of buktipenelitian_10288001_4A135650.pdf] Text
buktipenelitian_10288001_4A135650.pdf
Download (254kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal
terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir
kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada
terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha
pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode
penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara
di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa
izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan
terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan
hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.

Item Type: Article
Subjects: Penelitian > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 17 Dec 2020 04:57
Last Modified: 17 Dec 2020 04:57
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/13556

Actions (login required)

View Item View Item