Sudrajat, Iman (2011) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim tentang Pelarangan aktivitas jemaat ahmadiyah Indonesia menurut peraturan perundangundangan (contoh kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama : Iman Sudrajat; NIM: 205060193 (B) Judul Skripsi :
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim Tentang Pelarangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Peraturan
Perundang-Undangan Contoh Kasus SK Gubernur Jatim Nomor
188/94/KPTS/013/2011). (C) Halaman : vii + 89 + 5 daftar pustaka +
2011 (D) Kata Kunci : SK Gubernur Jatim, Peraturan PerundangUndangan
(E)
Isi
:
Sejak
terjadinya
kerusuhan
di
Cikeusik
Pandeglang
Banten,
banyak
pemerintah
daerah
di
Indonesia
mengeluarkan
SK
melarang
aktivitas
Jemaat
Ahmadiyah,
salah
satunya
adalah
Provinsi
Jawa
Timur
dengan
dikeluarkannya
SK
Nomor
88/94/
KPTS/013/2011
yang
pada
pokoknya
meminta
agar
menetapkan
larangan
aktivitas
Jemaat
Ahmadiyah
Indonesia
(JAI)di
Jawa
Timur.
Larangan
itu
cukup
beralasan
karena
pertentangan
antara
Ahmadiyah dengan umat Islam
Jawa Timur dapat mem-bahayakan ketertiban dan keamanan wilayah
di Jawa Timur. Keluarnya SK tersebut juga tidak lepas dari pro dan
kon-tra, bahkan beberapa kalangan banyak mempertanyakan ke
absahan dari SK tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
apakah SK Gubernur Jatim Nomor 4/KPTS/013/2011 mempunyai
legalitas menurut peraturan perundang-undangan? Metode penelitian
dalam penulisan ini yaitu metode pene-litian hukum normatif dengan
didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa SK
Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 pembentukannya
didasarkan pada Undang-Undang UU)Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan(PPP)selanjutnya disingkat (UU PPP) yaitu telah
melibatkan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1
angka 7 UU PPP yaitu dukungan dari DPRD Jawa Timur yang
disahkan oleh Gubernur, untuk menga-tasi keadaan konflik sejalan
dengan Pasal 38 Ayat (2) huruf a UU PPP yang menyatakan bahwa
dalam keadaan tertentu,DPRD Provinsi atau Gubernur dapat
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda
Provinsi untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam. Dari segi lingkup materi yang diatur SKB ini juga
sejalan dengan SKB Tiga Menteri. Meskipun SK Gubernur Jatim
tersebut sejalan dengan SKB 3 Menteri, namun kewenangannya
dinilai telah melampaui karena masalah urusan agama adalah urusan
Pemerintah Pusat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat
(3) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri,
pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional dan
agama. SK Gubernur Jatim yang sudah terlanjur dibentuk tentang
pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah harus segera di-review dan
disesuaikan sesuai dengan mekanisme dalam UU PPP. (F) Daftar
acuan : 55 (1945-2011) (G) Dosen Pembimbing : Muhammad Abudan,
S.H., M.H. (H) Penulis : Iman Sudrajat
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 15 Jun 2017 02:03 |
| Last Modified: | 15 Jun 2017 02:37 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1295 |
Actions (login required)
 |
View Item |