Sasmita, Dimas Hanan (2011) Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok Kiri Langsung Dalam Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Jakarta Barat. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok Kiri.pdf - Published Version Download (48kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama (NIM): DIMAS HANAN SASMITA (205040135) (B)Judul Skripsi: Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok
Kiri Langsung Dalam Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah
Jakarta Barat (C) Halaman: vii+ 87+ Lampiran (D) Kata Kunci:
Pelaksanaan Hukum, Larangan Belok Kiri Langsung (E) isi Abstrak:
Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala
perbuatan/tindakan di negeri ini senantiasa mesti berdasarkan
hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalulintas harus
berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara
hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang
mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan
mengenai larangan belok kiri, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembinaan dan sosialisasi yang baik
mengenai larangan belok kiri diharapkan dapat mengurangi
kecelakaan dan mengubah perilaku warga Jakarta dalam berlalu
lintas. DKI Jakarta sebagai ibukota dari negara Indonesia memiliki
cita-cita untuk membangun Jakarta yang nyaman dan sejahtera bagi
masyarakat. Dalam mewujudkannya perlu diciptakan suatu keadaan
agar kehidupan di Jakarta dapat tertib, teratur, damai, indah, bersih,
sehat, dan aman. Dalam mewujudkan hal di atas, terdapat suatu
masalah yang dihadapi Jakarta yaitu mengenai permasalahan
perubahan paradigma masyarakat mengenai aturan larangan belok
kiri, yang merupakan suatu masalah utama yang harus mendapat
perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Permasalahan yang
diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, apakah pelaksanaan
Pasal 112 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang diterapkan oleh
pembentuk Undang-Undang telah berlaku secara efektif di wilayah
Jakarta barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan wawancara.
Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan maka
Penegakan terhadap Pasal 112 ayat (3) tidak berjalan sebagaimana
mestinya, karena dalam praktek di lapangan tidak terdapat Rambu
Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang menunjukkan
bahwa pengemudi kendaraan boleh langsung belok kiri. (F) Acuan :
29 (1975-2010) (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani, BS, SH., MH (H)Penulis : Dimas Hanan Sasmita DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv ABSTRAK vi DAFTAR SINGKATAN vii BAB I
:PENDAHULUAN A.Latar Belakang 1 B.Permasalahan 6 C.Tujuan dan
Kegunaan 6 D.Kerangka Konseptual 7 E.Metode Penelitian 8
F.Sistematika Penulisan 11 BAB II :KERANGKA TEORITIS A.Teori
Perundang-Undangan 13 B.Teori Efektifitas Hukum 33 C.Teori
Penegakan Hukum 39 BAB III : DATA HASIL PENELITIAN A.Hukum
Lalu Lintas Indonesia 45 B.Ketentuan Dalam Berlalu Lintas Bagi
Pengguna Jalan 58 C.Ketentuan Larangan Belok Kiri Berdasarkan UU
No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 61 D.Profil
Kotamadya Jakarta Barat 64 E.Gambaran Umum Persimpangan Jalan
di Wilayah Jakarta Barat 68 BAB IV :PELAKSANAAN PENGECUALIAN
LARANGAN BELOK KIRI LANGSUNG DI WILAYAH JAKARTA BARAT
75 BAB V :PENUTUP A.Kesimpulan 86 B.Saran 87 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 01:27 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 01:41 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1241 |
Actions (login required)
 |
View Item |