Hendrayanto, Arief Praditya (2011) Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus: Pelaksanaan Operasi Yustisi Di Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat, Juli 2010). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama: Arief Praditya Hendrayanto (NIM: 205040154) (B)Judul Skripsi: Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Studi Kasus: Pelaksanaan Operasi
Yustisi Di Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat, Juli 2010) (C)Halaman: vi + 86 + lampiran, 2011 (D) Kata Kunci: Operasi Yustisi
Kependudukan dan Hukum Administrasi Kependudukan (E) Isi: Dalam
prakteknya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menegakan hukum
administrasi kependudukan, justru melaksanakan Operasi Yustisi
Kependudukan sebagai sarana pengendalian jumlah penduduk
daerah. Seperti yang terjadi pada Bulan Juli Tahun 2010, Pemkot
Administrasi Jakarta Barat telah melakukan Operasi Yustisi
Kependudukan (OYK) berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda)DKI Jakarta No. 4 Tahun 2004. Permasalahannya adalah
Bagaimanakah aspek yuridis dan pemberian sanksi dari pelaksanaan
OYK di Cengkareng dan Kalideres berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 ? Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan berdasar
pada data-data sekunder. Dari hasil analisis diketahui bahwa secara
yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak dapat
membenarkan tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
mengesahkan dilakukannya OYK karena dari ketentuan-ketentuan
dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tidak disebutkan bahwa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan suatu pengawasan
dan pengendalian kependudukan sebagaimana terdapat dalam Pasal
50 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004, melainkan sebatas
koordinasi pengawasan berupa rapat koordinasi, konsultasi,
pencegahan dan tindakan koreksi. Kemudian mengenai pemberian
sanksi denda bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen
kependudukan dalam menurut dalam Bab XI UU No. 23 Tahun 2006
merupakan sanksi administratif yang dapat diberikan dan tidak
bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 (F)Acuan: 35 (1964-2008)(G)Pembimbing: Muhammad Abudan, SH., MH. (H)Penulis: Arief
Praditya Hendrayanto
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 01:23 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 01:42 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1240 |
Actions (login required)
 |
View Item |