Nugroho, Bayu Aji (2011) Analisis Permohonan Pra Peradilan Atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan (Studi Kasus: Permohonan Pra Peradilan Atas SKPP Perkara Bibit Chandra Oleh Anggodo Widjojo). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Analisis Permohonan Pra Peradilan.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A)Nama: Bayu Aji Nugroho (NIM: 205040173) (B) Judul
Skripsi: Analisis Permohonan Pra Peradilan Atas Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan
(Studi Kasus: Permohonan Pra Peradilan Atas SKPP Perkara Bibit Chandra
Oleh
Anggodo
Widjojo).
(C)
Halaman:
vii
+
95+
lampiran,
2011
(D)
Kata
Kunci:
Praperadilan.
(E)
Isi:
Dalam
penulisan
ini,
dibahas
mengenai
permasalahan
interpretasi
pihak
ketiga
yang
berkepentingan
dalam
praktek
praperadilan
yang
terjadi
selama
ini,
khususnya
terkait
dengan lagal standing dari Anggodo Widjojo dalam
mengajukan permohonan Pra Peradilan atas dikeluarkannya SKPP
terhadap perkara Bibit-Chandra oleh Kejari Jaksel. Pokok
pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai kesesuaian
permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Pihak Ketiga Oleh
Kejari Jaksel berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif
dengan berdasar pada data-data sekunder. Dari hasil analisis
diketahui bahwa terhadap kasus permohonan Pra Peradilan yang
diajukan oleh Anggodo Widjojo atas Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan oleh Kejari Jaksel tidak bertentangan dengan ketentuan
Pasal 80 KUHAP. Hal ini dikarenakan, KUHAP dan penjelasannya tidak
mengatur secara tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang
berkepentingan dalam perkara praperadilan terkait dengan
pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya pengehentian penyidikan
atau penghentian penuntutan sebagai yang diatur dalam Pasal 80
KUHAP. Dampak dari adanya ketidakjelasan mengenai pengertian
pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka hakim wajib untuk
melakukan metode interpretasi dalam rangka melakukan penemuan
hukum (rechtsvinding). Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas
dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang
berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan
interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang
memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan. (F) Acuan: 42 (1975-2010)(G) Pembimbing: Dr. Dian Adriawan,SH.MH (H) Penulis: Bayu Aji
Nugroho
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 03:02 |
| Last Modified: | 13 Jun 2017 03:14 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1200 |
Actions (login required)
 |
View Item |