ALEX, SANDRO (2011) nalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1472.K/Pdt/2006 Tentang Pengalihan Kepemilikan Benda Jaminan Berupa Hak Atas Tanah Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum / oleh Alex Sandro. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Analisis Putusan Mahkamah Agung.pdf Download (47kB) | Preview |
Abstract
abstrak ABSTRAK (A) Nama : Alex Sandro; NIM: 205040153 (B) Judul
Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1472.K/Pdt/2006
Tentang Pengalihan Kepemilikan Benda Jaminan Berupa Hak Atas
Tanah Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (C)Halaman : viii + 74 + 2 daftar pustaka + lampiran; 2011 (D) Kata Kunci :
Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1472.K/PDT/2006 (E) Isi :
Dalam menjalankan suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian
kredit, para pihak (debitor, kreditor) selalu dibebani dua hal yaitu hak
dan kewajiban. Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, sering
terdapat kasus-kasus terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit,
salah satu kasus sekaligus menjadi fokus pembahasan penulis dalam
penulisan ini adalah kasus yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian
kredit yang diikuti dengan agunan berupa beberapa bidang tanah
antara Saudara Lucas dengan Shanho Bank. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pelunasan pinjaman
dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah manakala pihak debitur melakukan
wanprestasi sebagaimana terjadi dalam perkara antara Sdr. Lucas
dengan Shanho Bank? dan mengapa Majelis Hakim Mahkamah Agung
dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1472.K/Pdt/2006 tidak
menggunakan ketentuan KUHPer mengenai hipotik padahal perjanjian
tersebut dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian
hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Putusan Mahkamah Agung ini
dinilai kurang tepat dan kurang tegas, karena hakim Mahkamah
Agung dalam pertimbangan putusannya juga harus menegaskan
undang-undang mana yang digunakan. Hal ini dikarenakan
berlakunya KUHPer pada saat dibuatnya perjanjian kredit (hipotik)dan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan. Dalam hal ini, mengingat Pasal 1338 KUHPer yang
menerangkan bahwa ?segala perjanjian yanga dibuat sah, berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya?.
Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian
sengketa atau tata cara menjual barang jaminan tersebut melalui
pelelangan menurut KUHPer. Untuk itulah putusan hakim kurang
tepat karena tidak adanya penegasan bahwa KUHPer menjadi acuan
atau pedoman dalam penyelesaian sengketa, khususnya tentang
pengeksekusian barang jaminan tersebut. (F) Daftar acuan : 24 (19592010)
(G)
Dosen
Pembimbing
:
Hanafi
Tanawidjaja,
S.H.,
M.H.
(H)Penulis
:
Alex
Sandro
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 02:09 |
| Last Modified: | 08 Jun 2017 02:09 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1196 |
Actions (login required)
 |
View Item |