DEVY, TEDJADHARMA (2011) nalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG Tentang Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak / oleh Devy Tedjadharma. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Pengadilan Negeri Palembang.pdf Download (46kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama : Devy Tedjadharma (NIM: 205070041) (B) Judul
Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG Tentang Tindak Pidana Penguasaan
Tanah Tanpa Hak (C) Halaman : viii + 87 (D) Kata Kunci : Penguasaan
Tanah, Putusan Hakim (E) Isi : Hak penguasaan atas tanah adalah
hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan
hukum dengan tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UUPA.
Penguasaan tanah ada yang bersifat legal, ada juga yang bersifat
illegal. Penguasaan tanah secara legal berbentuk penguasaan secara
fisik dan/atau yuridis, sedangkan penguasaan tanah secara illegal
hanya berbentuk penguasaan fisik saja, yang biasa dikenal dengan
penguasaan tanah tanpa hak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan
analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG, dimana Dinem binti Karyo Dikromo dan
Satino alias Yono bin Joyo yang memiliki Akta Pengoperan Hak Tanah
Usaha No : 02/KLD/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat di Kantor
Camat Kalidoni Palembang dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana penguasaan tanah tanpa hak, melanggar Pasal 2 dan Pasal 6
huruf b dan c UU No.51/PRP/1960. Untuk itu, penulis mengambil
permasalahan apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG sudah tepat? Metode penelitian yang
digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif. Data penelitian memperlihatkan bahwa Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG sangat tidak
tepat. Hakim dalam putusannya telah menghilangkan hak Dinem dan
Yono atas tanah tersebut yang diperolehnya berdasarkan Akta
Pengoperan Hak Tanah Usaha No : 02/KLD/2004. Hakim melakukan
pemeriksaan semata-mata hanya didasarkan pada ancaman hukuman
yang didakwakan terhadap Dinem dan Yono, tanpa melihat substansi
dan hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya perkara. Dalam
penanganan kasus sengketa pertanahan, hakim seharusnya memakai
ketentuan dan prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan. (F) Acuan : 30
(1986-2010) (G) Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis :
Devy Tedjadharma
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 07 Jun 2017 02:27 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 02:27 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1188 |
Actions (login required)
 |
View Item |