DAVID, DAVID (2011) Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Wildanul Firdaus (Studi Kasus Putusan Nomor 496/Pid.B/2006/Pn.Tng) / oleh David. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum.pdf Download (50kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A)Nama : DAVID ; NIM: 205070062 (B)Judul Skripsi : Analisis
Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair
Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Wildanul Firdaus (Studi Kasus
Putusan Nomor 496/Pid.B/2006/Pn.Tng) (C)Halaman:viii + 82 + 4 daftar
pustaka + lampiran; 2011 (D)Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi (E)Isi
: Hukum sangatlah penting dan mempunyai pengaruh yang besar
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan ol eh
karena Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya
harus berdasarkan hukum dan juga memberikan kepastian hukum
bagi setiap rakyatnya. Pemerintah Indonesia yang sedang giat ?
giatnya melakukan kegiatan yaitu membasmi tindak pidana korupsi
yang akhir ? akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia, seperti tindak
pidana korupsi dalam Putusan Nomor 496/PID.B/2006/PN.TNG dengan
terdakwa H Wildanul Firdaus sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Tangerang yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa bagian inti delik
?melawan hukum? dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang ?
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dakwaan primair yang di ajukan oleh jaksa penuntut
umum terhadap terdakwa H Wildanul Firdaus tidak terbukti? Metode
yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian
normatif dengan pendekatan kualitatif. Data hasil penelitian
menunjukkan bahwa dakwaan primair tidak dikabulkan oleh Majelis
Hakim dengan alasan bahwa bagian inti delik melawan hukum tidak
terbukti atau tidak terdapat dalam diri terdakwa. Berdasarkan analisis
penulis, bagian inti delik melawan hukum terbukti di dalam
persidangan di karenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
dengan menyerahkan dana APBD Tahun 2004 kepada Fraksi ? Fraksi
DPRD Kabupaten Tangerang adalah bentuk penyalahgunaan
wewenang dimana dana tersebut yang seharusnya diserahkan
langsung oleh terdakwa kepada lembaga keagamaan yang telah
mengajukan dan di setujui permohonan bantuannya, hal ini tidak
sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tangerang tahun anggran 2004,
yang tidak mengatur tentang penyaluran dana melalui DPRD.
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang ? Undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) huruf c.
perbuatan terdakwa H Wildanul Firdaus dengan menyerahkan Dana
Pengembangan dan Pembinaan Keagamaan / Dana Stimulan APBD
Tahun 2004 Kabupaten Tangerang kepada fraksi ? fraksi DPRD
Kabupaten Tangerang dengan alasan tekanan psikologis merupakan
suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena terdakwa sebenarnya
mengetahui bahwa DPRD Kabupaten Tidak mempunyai wewenang
untuk menyalurkan dana stimulan tersebut karena itu perbuatan
terdakwa H Wildanul Firdaus menurut analisa penulis merupakan
perbuatan melawan hukum. Saran penulis, pemerintah harus
memperhatikan kualitas dari para penegak hukum yang ada di
indonesia dalam menangani kasus ? kasus tindak pidana korupsi.
Daftar acuan : 41 (1972-2011) (F)Dosen Pembimbing : Dr. Dian
Adriawan, S.H., M.H. (H)Penulis : David DAFTAR ISI Halaman KATA
PENGANTAR i DAFTAR ISI v ABSTRAK vii DAFTAR SINGKATAN viii
BAB I :PENDAHULUAN 1 A.Latar Belakang 1 B.Permasalahan 6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6 D.Kerangka Konseptual 7
E.Metode Penelitian 11 F.Sistematika Penulisan 12 BAB II
:KERANGKA TEORITIS 14 A.Tindak Pidana dan Unsur?Unsur Tindak
Pidana Korupsi 14 1.Unsur - Unsur Tindak Pidana 14 2.Unsur - Unsur
Tindak Pidana Korupsi 17 3.Perbuatan Bersifat Melawan Hukum 22
B.Pelaku dan Perumusan Delik .......... 26 C.Kesalahan dan
Pertanggungjawaban Pidana 30 D.Teori Pembuktian 32 E.Jenis ?
Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 37
1.Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi 37 2.
Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu
Korporasi 39 BAB III: DATA HASILPENELITIAN 40 A.Kasus Posisi
Dalam Persidangan 40 B.Peraturan Yang Dilanggar Oleh Terdakwa
Menurut Persidangan 48 C.Keterangan Saksi dan Fakta Hukum di
Persidangan 49 D.Putusan Pengadilan 60 E.Hasil Wawancara 64 BAB
IV :ANALISIS PERMASALAHAN 66 BAB V :PENUTUP 77
A.Kesimpulan 77 B.Saran 78 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT
HIDUP DAFTAR LAMPIRAN
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Jun 2017 02:39 |
| Last Modified: | 05 Jun 2017 02:39 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1169 |
Actions (login required)
 |
View Item |