HENDRO, HENDRO (2011) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/2010/Pm.Jkt.Sel.)/ oleh Hendro. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Dasar Pertimbangan Hakim.pdf Download (48kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama : Hendro ( NIM : 205040160) (B) Judul Skripsi : Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Penangguhan
Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
165/Pid.B/2010/Pm.Jkt.Sel.) (C) Halaman : vi + 66 + 3 daftar pustaka;
2011 (D) Kata Kunci: Penangguhan Penahanan (E) Isi :
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik
yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan
nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan
masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap
narkoba, sehingga pelakunya perlu mendapatkan perhatian khusus.
Permasalahan yang diteliti adalah apakah dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan penetapan penangguhan penahanan terhadap
pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sudah tepat? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penyebab timbulnya perbedaan penetapan hakim adalah
perangkat peraturan perundang-undangan yang belum menetapkan
tentang syarat-syarat pemberian penetapan penangguhan penahanan
sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan
penetapan yang berbeda, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 165/Pid.b/2010/PM.Jkt.Sel sudah tepat karena hakim
dalam menetapkan penetapan penangguhan penahanan terhadap
tersangka Susandhi agar bisa menjalankan pengobatan karena telah
dianiaya dalam pemerikasaan. Hal itu juga diperkuat dengan
penasehat hukum terdakwa dapat meyakinkan majelis hakim bahwa
terdakwa tidak melarikan diri, mengilangkan barang bukti dan tidak
mengulangi perbuatannya sesuai dengan aturan yang tercantum pada
Pasal 21 Ayat (1) KUHAP.Disarankan agar segera dibuat peraturan
pelaksanaan soal penangguhan penahanan, dengan menggunakan
keterangan oleh (dokter dan psokolog), serta melakukan evaluasi
berkala terhadap aparat penegak hukum. (F) Acuan :39 (1970-2011)(G) Pembimbing :Yuwono Prianto S.H., M.H (H) Penulis :Hendro
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii ABSTRAK v DAFTAR
SINGAKATAN vi BAB I PENDAHULUAN 1 A.Latar Belakang 1
B.Permasalahan 4 C.Tujuan dan kegunaan penelitian 4 1.Tujuan
peneliatian 4 2.Kegunaan penelitian 4 D.Kerangka Konseptual 5
E.Metode Penelitian 12 F.Sistematika Penulisan 14 BAB II KERANGKA
TEORETIS 16 A.Kekuasaan Kehakiman 16 1.Tugas dan Kewajiban
Hakim 20 2.Bentuk-bentuk Putusan Hakim 24 B.Sistem Peradilan
Pidana Terpadu 29 C.Hak-hak Tersangka dalam Proses Peradilan
Pidana 34 D.Penangguhan penahanan dalam hukum acara Pidana
Indonesia 36 1.Menurut KUHAP 36 2.Menurut HIR 40 BAB III DATA
HASIL PENELITIAN 43 A.Kasus Posisi 43 B.Penyidikan Polisi 44
C.Dakwaan/Tuntutan Jaksa dan Pembelaan Penasehat Hukum 46
D.Gugatan Pra Peradilan 48 E.Penetapan Permohonan Penangguhan
Penahanan 51 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN 53 BAB V
PENUTUP 65 A.Kesimpulan 65 B.Saran 66 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAFTAR LAMPIRAN
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 31 May 2017 02:41 |
| Last Modified: | 31 May 2017 02:41 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1143 |
Actions (login required)
 |
View Item |