DONNY FREDI, BUTAR-BUTAR (2011) Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ oleh Donny Fredi Butar-Butar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga.pdf Download (46kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama : DONNY FREDI BUTAR-BUTAR; NIM: 205060063 (B)Judul Skripsi : Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga Dikaitkan
Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. (C) Halaman : vi + 88 + 3 daftar pustaka + 2011
(D) Kata Kunci : Joki 3 in 1, Perda Nomor 8 Tahun 2007 (E) Isi : Jakarta
sebagai kota bisnis dimana peredaran uang dan perekonomian
terpusat serta tempat di mana jutaan orang dari pelbagai latar
belakang suku, agama dan budaya bermukim membawa daya tarik
tersendiri bagi kaum urban untuk mengadu nasibnya di kota
metropolitan. Salah satu profesi yang dijalani oleh para kaum urban
adalah menjadi joki 3 in 1. Joki 3 in adalah suatu kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangingi
kemacetan yang ada di DKI Jakarta, kebijakan joki 3 in 1 tersebut di
keluarkan dan di catatkan di dalam suatu peraturan yaitu Perda No 8
Tahun 2007 Tentang Tibum tepatnya terdapat pada Pasal 4 Ayat 2
yang menyatakan ?setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi
joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat)yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas, tetapi Perda
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tibum dinilai bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 karena telah membatasi hak warga negara
dalam memilih jenis pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah pakah larangan pekerjaan joki dalam Pasal 4 Ayat (2) Perda
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945? Metode penelitian dalam penulisan ini
yaitu metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan
wawancara. Data penelitian menunjukkan bahwa adanya suatu
pertentangan antara Pasal 4 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2007
dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Pertentangan ini mengakibatkan
semakin banyaknya keberadaan Joki 3 in 1. Pasal 27 Ayat (2)mengatur hak setiap manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak, namun Pasal 4 Ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
melarang pekerjaan joki karena dianggap mengganggu ketertiban
umum. Sebaiknya Perda yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta
harus sesuai kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan UUD.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 24 May 2017 03:26 |
| Last Modified: | 24 May 2017 03:26 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1102 |
Actions (login required)
 |
View Item |